JEPARA – Polemik memilih pemimpin non-muslim muncul kembali ke permukaan setelah ada pimpinan partai baru yang blusukan ke pesantren-pesantren NU dengan sambutan yang meriah. Bahkan, ada yang menganggap itu bagian dari inferioritas muslimin Indonesia karena mau tunduk kepada calon pemimpin non muslim yang belum diketahui kredibilitasnya.
Di Hotel Sylendra Jepara, Redaksi www.nujepara.or.id berkesempatan mewawancarai Rais Aam PBNU KH Ma’ruf Amin membahas soal itu, beberapa menit sebelum beliau berangkat ngisi kuliah umum di Unisnu, Jepara , Rabu (27/04/2016). Reporter M Abdullah Badri mengalihkan rekaman 16 menit dalam teks ekslusif.
Bagaimana pendapat Kiai soal pemimpin non muslim?
Di PBNU ini ada banyak pendapat ya. Antar tokoh tidak sama pendapatnya. Kalau saya sendiri mengatakan, kalau ada pemimpin muslim kita wajib memilih pemimpin yang muslim.
Kalau dalam keadaan darurat tetap yang muslim, Kiai?
Darurat itu artinya tidak ada pemimpin muslim. Kalaupun ada, jelek, mutaqqanul jelek-nya lah. Sekarang kan tidak tahu ada yang jelek atau tidak untuk pemimpin muslim. Masih mauhumah. Saat ini tidak bisa dibilang tidak ada pemimpin muslim. Yang terpenting dan nomor satu itu agamanya. Apalagi seorang pemimpin.
Ada yang menginginkan pemimpin non muslim karena beranggapan calon pemimpin muslim kuatir khianat kepada rakyat?
Kalau non muslim lebih dari istilah dikhianati, tapi mengkhianati. Komunitas-komunitas muslim kan dihabisi. Seperti di Luar Batang itu. Mau dipindahin. Jadi, komunitas lain akan di situ.
Lebih baik non muslim adil daripada muslim tapi tidak adil?
Yak kan harus diuji dulu adilnya di mana. Adil itu menempatkan pada tempatnya. Salah satunya memelihara komunitas muslim. Bukan digusur tapi diperbaiki. Kalau dipindah ya habis komunitasnya.
Anak-anak NU Garis Lurus yang sering bikin gaduh soal memilih pemimpin non muslim?
NU Garis Lurus itu kadang-kadang memang terlalu lurus. Bener tapi kelurusen, jadi tidak ada belok-beloknya. Soal cara mereka tidak menggunakan adab, harus diluruskan lagi walau katanya untuk koreksi. Pikirannya lurus tapi caranya belum lurus harus diluruskan agar lebih soft.
Tapi kiai-kiai sepuh belum ada yang mampu meluruskan, Kiai?
Jadi begini. NU itu kan harusnya tengah. Tapi ada yang terlalu ke kiri, terlalu liberalis. Ada juga yang terlalu ke kanan. Lahirlah cara berpikir tekstual. Jadi ini memang dua kutub yang saling menegasikan. Kita harus kembalikan ke jalan tengah, yang tawassuthiyyan wa tathawwuriyyan wa manhajiyyan. Dia harus moderat, tidak tekstual tapi tidak liberalis. La tekstualiyyan wa la libraliyyan.
Cara mengembalikan ke jalan tengah?
Ya diedukasi. Keduanya harus tathowwuriyyan; dinamis, tidak boleh statis. Karena itu harus ada telaah ulang, reorientasi baru. Tapi harus manhajiyyan, berdiri di atas manhaj ala ma alaihil muassisuna. Tidak boleh keluar dari manhajnya.
Kiai mengakui di NU struktural ada tokoh liberal?
Ya memang ada. Harus dikembalikan dan diedukasi tentunya. Begini ya. Pada tahun 90-an itu, kita mengalami era berpikir tekstualis. Kalau tidak ada qaul, kita tidak mengambil keputusan. Jadi kalau al-Qarafi itu menyebut ada cara berpikir yang statis pada teks-teks atau disebut al jumud alal manshusah, maka di NU ada “al jumud ala ibarat.” Saya kadang-kadang mengambil istilah itu karena NU tidak mau keluar dari ibarat kitab.
Maka itu, pada Munas Lampung tahun 1992, kita melakukan pengembalian, bahwa yang asli itu tidak seperti itu. NU itu sangat dinamis, tidak statis. Di susunlah sistem pengambilan keputusan di lingkungan NU. Ketika itu saya namakan tathwirul fikrah an nahdliyyah, dinamisasi pemikiran di lingkungan NU. Sehingga ketika tidak ada qaul, kita bisa melakukan istinbath jama’i. Itu bagian dari dinamisasi.
Bagaimana dengan yang liberal itu, bukankah dinamis juga?
Nah, dalam proses dinamisasi itu terjadi perubahan-perubahan sangat dinamis yang kebablasan menuju liberalisasi. Maka, pada Munas NU di Surabaya tahun 2005 saya juga telah melakukan pengonsepan tentang fikrah nahdliyyah. Yakni tawasshutiyyan wa tathowwuriyyan wa manhajiyyan. Jadi sekali lagi, tidak hanya dinamis, tapi juga bermanhaj. Tidak boleh keluar dari manhaj. Liberal ini cenderung keluar dari manhaj. Tidak liberal, tidak statis, dinamis tapi bermanhaj. Tekstual dan liberal itu juga NU, tapi yang keluar dari khittah.
Pendapat yang tidak membolehkan memilih pemimpin non muslim tidak terlalu tekstual, Kiai?
Saya tegaskan, jika tidak ada muslim yang dipilih, ya silakan. Kalau pemimpinnya kafir semua, kan milihnya yang kafir. Sudah ada hadistnya: man ista’mala amilan alal muslimin wahuwa ya’lamu anna ghoirahu afdholu minhu, faqod khonallaha wa rasulahu wal muslimin/ siapa yang memilihkan pejabat publik atas orang Islam, padahal dia tahu orang lain lebih utama daripada orang itu, dia berkhianat kepada Allah, Rasulullah dan orang-orang muslim.
Nah, afdholiyah itu yang mana? Kalau ada orang Islam ya yang afdlol orang Islam. Karena pemimpin negara itu sekaligus pemimpin agama. Ini bukan menyatunya agama dan negara, tapi seorang pemimpin itu bertanggungjawab atas agama dan negara sekaligus. Kalau khilafah itu memperjuangkan sistem pemerintahan. Mereka tekstual, tidak tathawwur.
Dalam agama itu ada yang tsawabit (tetap) dan mutaghoyyirat (berubah). Ada dua kelompok memang. Yang tetap ini tidak mau dinamis. Khilafah ya khilafaaah terus. Padahal khilafah itu sekarang penerapannya sudah berubah.
Kelompok satunya lagi ada yang ingin semuanya berubah. Liberal itu di sini. Nah, yang baik itu, kita punya yang tetap dan punya sebagian yang berubah. (abd)
