Menu

Mode Gelap
Meniti Jembatan Masa Depan: Pendidikan Jepara di Persimpangan Antara Industri dan Akademis Meniti Asa di Balik Deru Mesin: Hari Buruh, Realitas Ekonomi, dan Strategi Keluarga Menuju Muktamar NU ke-35 Tahun 2026 : Paradigma Kepemimpinan “Digdaya” di Tengah Arus Geopolitik dan Disrupsi Global TEKS KHUTBAH JUM’AT: ISLAM NGLUHURAKÉ BURUH TEKS KHUTBAH JUM’AT: ISLAM MEMULIAKAN BURUH

Kabar · 17 Jul 2016 11:52 WIB ·

NU dan Muhammadiyah Sepakat, Jika Bupati Ora Manfangati, Awas!


 NU dan Muhammadiyah Sepakat, Jika Bupati Ora Manfangati, Awas! Perbesar

kiai hayatun di hbh
JEPARA – Menjelang Pilkada Jepara 2017, organisasi Islam besar seperti NU dan Muhammadiyah seringkali jadi tarikan kepentingan antar calon yang berkepentingan. Oleh karena itulah, KH Ubaidillah Umar, Rais Syuriah NU Jepara mengingatkan para calon bupati agar mendengar suara rakyat.
“NU dan Muhammadiyah sepakat, jika bupati tidak manfangati (bermanfaat untuk rakyat), Awas kuwe!,” kata Kiai Ubaid yang disambut ger-geran ribuan hadirin pada acara Halal Bihalal ke-1 Keluarga Besar NU dan Muhammadiyah di Pendopo Kabupaten Jepara, Ahad (17 Juli 2016) pagi.
Meskipun dalam suasana Halal Bihalal, Kiai Ubaid menyatakan NU dan Muhammadiyah Jepara tetap harus melaksanakan tugas amar ma’ruf nahi mungkar. “NU dan Muhammadiyah tidak berharap semuanya bisa baik. Namun Harus amar ma’ruf nahi munkar,” paparnya dalam sambutan.
Atas alasan itulah, kepada Polri dan TNI, Kiai Ubaid meminta agar ikut membantu  membesarkan. Jika dua ormas Islam itu disatukan, maka akan jadi kekuatan sipil yang sangat bermanfaat untuk memajukan masyarakat. “Kalau NU dan Muhammadiyah besar, polisi dan tentara sare mawon, Pak!” jelasnya disambut tawa hadirin.
Kiai Ubaid juga menjelaskan, jika NU dan Muhammdiyah besar, maka tidak ada yang demonstrasi dengan cara merusak. Orang yang membakar kantor atau berbuat anarkhis, dijamin Kiai Ubaid bukan karakter anggota NU dan Muhammadiyah meskipun pakai baju NU maupun Muhammadiyah. “Tembak wae, Pak!”
Jika semua bersatu, lanjut Kiai Ubaid, Bupati dan pimpinan lainnya tentu tidak bisa mengeluarkan kebijakan yang merugikan masyarakat, misalnya perda karaoke di Jepara yang dibatalkan. “NU dan Muhammadiyah akan memperingatkan dengan mosi tidak percaya, bukan dengan demonstrasi,” janjinya kepada hadirin jika bupati nantinya sak karepe dewe.
Acara halal Bihalal yang dilanjut dengan Komunike gerakan moral bersama ini juga dihadiri Bupati Jepara, Ahmad Marzuki, Wakil Bupati Subroto, Ketua DPRD, Aris Isnandar, Polisi, TNI, serta beberapa tokoh agama Kristen, Budha dan lainnya. (abd)

Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Meniti Jembatan Masa Depan: Pendidikan Jepara di Persimpangan Antara Industri dan Akademis

30 April 2026 - 11:53 WIB

Penulis adalah Pendiri MTs dan MA. NU Safinatul Huda Karimunjawa Jepara, Kepala MTs dan MA. NU Safinatul Huda Karimunjawa (2000 - 2015), dan Pernah Menjadi Komisioner Dewan Pendidikan Jepara

Menuju Muktamar NU ke-35 Tahun 2026 : Paradigma Kepemimpinan “Digdaya” di Tengah Arus Geopolitik dan Disrupsi Global

30 April 2026 - 11:32 WIB

Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Kab. Jepara H. Hisyam Zamroni

Muslimat NU Jepara Perkuat Peran Perempuan Hingga Kesejahteraan Masyarakat

23 April 2026 - 21:46 WIB

Muslimat NU Jepara

Bahtsul Masail PWNU Jateng: Ini Dampak Perda Miras dan Hiburan Malam Jika Diterapkan

22 April 2026 - 08:53 WIB

Bahtsul Masail PWNU Jateng: Menimbang Perda Miras, Maslahah atau Mafsadah?

21 April 2026 - 17:01 WIB

Debugging Nasib: Navigasi Sistemik dari Titik Nol Menuju Kedaulatan

21 April 2026 - 13:45 WIB

Debugging Nasib: Navigasi Sistemik dari Titik Nol Menuju Kedaulatan
Trending di Kabar