Oleh: Dr. Muh Khamdan
nujepara.or.id- Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan maraknya kemunculan organisasi-organisasi yang membawa nama Nahdlatul Ulama (NU). Nama-nama seperti Perkumpulan Ahlit Thoriqoh Al Mu’tabarah An Nahdliyah (PATMAN), Perjuangan Walisongo Indonesia (PWI), Himpunan Pengusaha Nahdliyin (HPN), SANTAN NU, HISMINU, hingga LADISNU semakin populer di kalangan warga Nahdliyin. Ironisnya, PBNU telah secara tegas menyatakan bahwa organisasi-organisasi ini tidak boleh dikaitkan dengan NU, karena secara struktural tidak berada di bawah naungan jam’iyyah.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah NU struktural saat ini tidak mampu mengakomodasi aspirasi warganya, baik dalam hal minat, bakat, maupun perjuangan profesi. Ataukah, fenomena ini justru cerminan dari ketidaksabaran warga NU kultural dalam menunggu respons dari kepemimpinan NU struktural.
NU Struktural dan Tantangan Akomodasi Aspirasi
Sebagai organisasi besar yang memiliki sejarah panjang dalam mengayomi umat, NU telah memiliki berbagai badan otonom dan lembaga yang dirancang untuk mewadahi berbagai aspirasi, mulai dari keagamaan, pendidikan, hingga profesionalisme. Sebut saja GP Ansor bagi kaum muda, Muslimat dan Fatayat bagi perempuan, ISNU bagi akademisi, hingga lembaga-lembaga yang berfokus pada ekonomi, hukum, dan sosial kemasyarakatan.
Namun, dalam praktiknya, tidak semua warga NU merasa terakomodasi oleh badan-badan tersebut. Beberapa kelompok merasa bahwa aspirasi mereka kurang mendapatkan tempat dalam struktur yang ada, terutama dalam konteks kekinian di mana berbagai bidang profesional dan minat baru terus berkembang. Organisasi seperti HPN, P2MI yang bergerak pada pemakmuran masjid, HIMANU yang menjadi kumpulan para advokat NU, dan lainnya muncul sebagai bentuk ikhtiar independen untuk menyalurkan aspirasi warga NU di bidang aktivisme, kewartawanan, hingga pengusaha.
Keberadaan organisasi-organisasi ini seharusnya menjadi sinyal bagi PBNU bahwa ada kebutuhan baru yang belum sepenuhnya terakomodasi. Jika NU struktural terlalu kaku dan tidak responsif, maka warga NU kultural akan mencari jalannya sendiri untuk tetap berkhidmah dengan caranya masing-masing.
Dilema Membiarkan atau Mengayomi?
PBNU berada dalam dilema. Di satu sisi, mereka ingin menjaga kemurnian struktur organisasi agar tidak terjadi fragmentasi yang berpotensi melemahkan NU sebagai entitas yang solid. Di sisi lain, jika PBNU terlalu keras dalam menolak keberadaan organisasi-organisasi ini, maka mereka berisiko menciptakan jarak antara NU struktural dan NU kultural.
Pernyataan bahwa organisasi-organisasi ini tidak boleh dikaitkan dengan NU misalnya, berpotensi memperkuat perlawanan kultural. Warga Nahdliyin yang merasa tidak diakomodasi bisa semakin jauh dari struktur resmi NU dan membangun ekosistemnya sendiri. Jika ini dibiarkan terus berlanjut, bukan tidak mungkin silent majority di NU kultural akan melakukan perlawanan pasif, dengan cara mengurangi keterlibatan mereka dalam kegiatan resmi NU, atau bahkan membentuk forum-forum independen yang semakin jauh dari PBNU.
NU tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme struktural yang kaku. Ada kebutuhan mendesak untuk membuka ruang dialog dan inovasi dalam mewadahi aspirasi warganya. Beberapa langkah yang bisa dilakukan sebagaimana mereformasi Badan Otonom dan lembaga NU. Jika badan otonom yang ada saat ini kurang fleksibel dalam mengakomodasi perkembangan zaman, maka perlu dilakukan reformasi agar lebih adaptif. NU harus lebih terbuka dalam merangkul berbagai profesi dan minat yang berkembang. NU kultural perlu menciptakan kanal yang lebih efektif untuk menyerap aspirasi warga. Misalnya, forum rutin yang melibatkan aktivis, akademisi, dan profesional dari berbagai bidang agar ada komunikasi dua arah antara NU struktural dan NU kultural.
Daripada menolak secara frontal keberadaan organisasi berlabel NU, PBNU bisa memilih jalur kolaborasi. Misalnya, mengundang mereka dalam diskusi resmi atau memberikan ruang bagi mereka untuk bersinergi dengan NU struktural, tanpa harus mengubah prinsip dasar organisasi. NU saat ini bukan hanya organisasi keagamaan, tetapi juga rumah besar bagi intelektual, aktivis, pengusaha, dan profesional. NU perlu melakukan pemetaan ulang terhadap kebutuhan warganya agar tetap relevan dan tidak ditinggalkan oleh kader-kader terbaiknya. Kedisiplinan warga nahdliyin dalam satu komando, memang akan sangat diuji dengan banyaknya entitas organisasi berdasarkan minat, bakat, dan profesi.
Maraknya organisasi yang membawa nama NU adalah fenomena yang tidak bisa diabaikan. Ini bukan sekadar soal legalitas, tetapi lebih pada problem struktural NU dalam mengakomodasi dinamika warganya. Jika PBNU tetap bersikap kaku dan hanya mengeluarkan larangan tanpa solusi konkret, maka perlawanan kultural dari silent majority Nahdliyin bisa menjadi kenyataan. Alih-alih menolak, PBNU perlu melihat fenomena ini sebagai peluang untuk memperkuat organisasi dengan lebih membuka diri terhadap realitas baru. Pada akhirnya, NU yang kuat adalah NU yang mampu merangkul dan mengayomi semua warganya, bukan hanya secara struktural.
Dr. Muh Khamdan, Doktor Studi Agama dan Perdamaian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan LTN NU MWCNU Nalumsari, Jepara
