Menu

Mode Gelap
KH Ma’mun Adullah Hadziq Didorong Masuk Dewan Pembina RSI Sultan Hadlirin Wisuda UNISNU, Pesan Rais Aam PBNU : “Masa Depan NU Ada Di tangan Kalian” Riwayat Pesisir Utara, Pusat Penyebaran Islam di Pulau Jawa Fatayat Batealit Dorong UMKM Naik Kelas Guru: Antara Profesi dan Tuntunan 

Hujjah Aswaja · 30 Okt 2022 15:58 WIB ·

Diaspora Manuver Politik Kyai dan Politik Indentitas


 Resensi buku, Judul, Politik Identitas. Penulis, Muh. Khamdan. Perbesar

Resensi buku, Judul, Politik Identitas. Penulis, Muh. Khamdan.

Oleh Dr Muhammad Shohibul Itmam, MH*

nujepara.or.id – Menyikapi pergulatan NU dalam diaspora keagamaan dan kebangsaan dewasa ini sungguh mencengangkan. Pasalnya, sebagian elit menuding bahwa nyaris semua kelompok dan pihak yang terlibat dalam semarak semangat keagamaan dan kebangsaan termasuk “kyai”, ujung-ujungnya adalah kompensasi materi jangka pendek. Hal ini seperti yang disampaikan mantan ketum parpol yakni SM beberapa waktu lalu.

Konklusi demikian memang sembrono. Sebab ada kyai yang hingga kini masih setia mempedimani spirit kyai yang sesungguhnya. Namun tudingan itu juga tidak sepenuhnya dianggap naif dan aib. Sebab di lapangan mungkin ada yang seperti itu. Walaupun hal itu tentu saja merendahkan diri, mempertaruhkan reputasi dan kualitas mereka yang dituding, termasuk sang “kyai”.  

Hal ini senada dengan narasi Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Kholil Staquf yang menyatakan bahwa  yang menjadi masalah saat ini bukan keterlibatan kyai dalam politik, tapi kualitas kyai itu sendiri. Meskipun ini juga dilema tersendiri. Sebab menyerah dan menarik diri dari politik justru berarti putus asa dan wujud kurang spirit keilmuan.

Tantangan kyai adalah bagaimana memperkaya wawasan, memperdalam intensitas keterlibatan dengan kepentingan-kepentingan kaum lemah dan mengasah kreatifitas dan ketrampilan dalam memberdayakan dan memanfaatkan instrumen-instrumen politik yang lebih beragam. Hal ini tentu saja untuk kepentingan umat dan lii’laai kalimatillah.

Kyai dan Perjalananya

Dalam beberapa riset terkait kyai dan pesantren seperti penelitian Zamachsari Dhofier disebutkan jika kyai itu sebagai sosok yang berpengaruh dan mampu mempengaruhi secara positif. Bahkan dengan materi dan kekayaanya mereka berbuat untuk mengurai dan menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dan umat.

Premis demikian senada dengan ayat dalam surat Yasin yang menjelaskan bahwa orang yang mendapat hidayah dan layak dikuti adalah mereka yang tidak meminta imbalan. Artinya mereka yang ikhlas berbuat tanpa mengharap kompensasi materi.

Apakah potret ideal kyai seperti yang disampaikan Zamachsari Dhofier masih ada? Tergantung sudut pandangnya. Namun tak bisa juga dipungkiri jika ada “kyai” yang telah telah keluar koridor historisnya. Sebab ada juga kyai yang ingin memperoleh sesuatu, padahal yang dilakukannya tidak berhubungan dengan kepentingan masyarakat, melainkan hanya kepentingannya sendiri.

Perjalanan kyai tidak beranjak menuju ragam kepentingan masyarakat dan umat. Atau perjalanan yang berliku dalam bingkai keagamaan dan kebangsaan, namun hanya perjalanan yang bisa disebut “jalan-jalan di tempat”.

Terjadinya dekadensi dalam dekade akhir ini bisa dimaklumi seiring banyaknya ujian dan tantangan yang dihadapi “kyai” saat ini. Manuver politiknya kerap menjadi “rasan-rasan publik” yang berujung munculnya rasa enggan dan patuh pada kyai dan ormas keagamaannya. 

Dulu, Gus Dur biasa mengorbitkan siapa saja yang punya potensi untuk kemajuan bangsa negara tanpa memandang politik identitasnya. Sepanjang hal itu bisa kompromi dan dikoordinasikan. Namun belakangan ini, keteladanan yang diwariskan Gus Dur itu kian luntur. Meski ide dan gagasan seseorang baik, namun sulit diterima jika muncul dari luar kelompok mereka.

Manuver politik dan politik identitas bisa menghinggapi pola pikir kyai, terutama mereka yang kemampuan intelektualnya masih perlu dipompa, kondisi ekonomi dan wawasannya masih perlu diupgrade.

Kini, menjadi tugas kita bersama agar diaspora manuver politik dan politik identitas yang dimainkan kyai mampu mewarnai setiap dinamika perubahan. Tentu saja, hal itu harus didukung dengan kekuatan ekonomi yang mandiri serta keilmuan mumpuni. Politik identitas silakan saja, terpenting juga harus membangun hubungan profesional dan sinergi dengan multi kepentingan yang dihadapi masyarakat.

Tanpa keduanya maka politik kyai dan politik identitas akan menjadi seperti buih di tengah samudra. Jumlahnya memang banyak tapi mudah terombang ambing dan dihajar serta dihempaskan ombak di lautan. Wallahu a’lam bisshowab.

*Pengasuh Ponpes An Najah Petekeyan dan Wakil Ketua Lakpesdam PCNU Jepara

Artikel ini telah dibaca 68 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

YPM NU Jepara Berhasil Borong Tropy dalam Ajang Festival Aswaja Tingkat Provinsi

5 Desember 2022 - 12:02 WIB

Peduli Cianjur, Pengurus Ranting NU Tahunan Galang Dana untuk Korban Gempa

4 Desember 2022 - 11:53 WIB

Rakernas Lesbumi NU Ke-V, Ketum PBNU: Mari Membangun Narasi sebagai Strategi

3 Desember 2022 - 03:33 WIB

KH Ma’mun Adullah Hadziq Didorong Masuk Dewan Pembina RSI Sultan Hadlirin

1 Desember 2022 - 04:27 WIB

Penjabat Bupati Jepara Edy Supriyanta (baju putih) berbincang dengan salah seorang pasien yang berobat di RSI Sultan Hadlirin, Rabu (30/11/2022).

Wisuda UNISNU, Pesan Rais Aam PBNU : “Masa Depan NU Ada Di tangan Kalian”

30 November 2022 - 03:08 WIB

Riwayat Pesisir Utara, Pusat Penyebaran Islam di Pulau Jawa

29 November 2022 - 00:16 WIB

Kota Pelabuhan Jepara tahun 1600-an (Sumber KITLV)
Trending di Islam Nusantara
%d blogger menyukai ini: