JEPARA –Penanganan bencara, baik dalam bentuk antisipasi atau langkah untuk mengurangi risiko maupun saat darurat dilakukan oleh berbagai pihak atau instansi. Sukarelawan pun datang dari berbagai kalangan. Penanganan seperti itu perlu dilakukan dalam satu komando lapangan, yang didukung dengan regulasi jelas serta anggaran mumpuni.
Hal itu mengemuka dalam forum group discussion (FGD) yang diselengggarakan Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) PBNU dan PCNU Jepara bersama stakeholder terkait di lantai 2 gedung NU Jl Pemuda No 51 Jepara, Jumat (30/9) sore.
Diskusi itu juga dihadiri tim monitoring independen, serta kalangan akademisi. “Kalau belum ada, kelompok ini bisa meneruskan dan menginisiasi bagaimana proses penanganan bencana di Jepara yang sudah baik, bisa terus didorong agar bisa lebih baik lagi. Belajar dari penanganan bencana nasional, perlu juga dilakukan penanganan bencana yang birokrasinya satu pintu, sehingga bisa memudahkan dalam koordinasi,” kata tim monitoring independen, Didi H Mulyono.
Hadir di antaranya dalam diskusi itu perwakilan dari Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Jepara, Taruna Siaga Bencana dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Tim Search and Rescue (SAR) Jepara, serta jurnalis. Hadir dari LPBI PBNU Wahib, dan coordinator program LBBI NU Jepara Asyhadi. Dari akademisi di antaranya ada Syamsul Hadi.
Didi mengatakan, penanganan bencana satu pintu itu memiliki banyak keunggulan, dalam berbagai hal, seperti dalam kecepatan koordinasi, regulasi yang jelas, juga eksekusi dalam penanganan bencana. Selain itu juga lebih memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi saat terjadi bencana. “Saat terjadi bencana jatuhnya pesawat Air Asia, langsung dibentuk media center atau pusat informasi untuk melayani informasi dari semua pihak, termasuk untuk media. Ini penting agar informasi tidak simpang siur dan bisa terkendali,” jelas Didi.
Selain itu, penanganan bencana dengan satu pintu memudahkan koordinasi, termasuk didalamnya memetakan stakeholder yang memiliki kompetensi penanganan bencana. “Pemetaan potensi pihak-pihak yang punya kompetensi untuk menangani bencana ini penting sebagai bagian dari database. Kita membayangkan tim inti yang satu pintu ini kalau sistemnya jalan, tinggal komando sudah jalan sesuai tugasnya masing-masing,” lanjut dia.
Asyhadi, dari LPBI NU Jepara mengatakan, kegiatan FGD ini merupakan tindak lanjut dari diskusi sebelumnya. “Program ini tiap tiga bulan memang diawasi dan duskisi ini bagian dari monitoring oleh tim independen. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk BPBD untuk terus menguatkan program pengurangan risiko bencana,” kata dia. (ms)
