nujepara.or.id– Sambut satu abad NU, Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang Jepara bersama Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menggelar Halaqah Fiqih Peradaban bertajuk Negara Demokrasi dalam Perspektif Syariat Islam bertempat di Auditorium Politeknik Balekambang, belum lama ini.
Kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan hari lahir satu Abad NU yang tidak hanya dilaksanakan di Pondok Pesantren Roudlotul Mubtadiin, tetapi dilaksanakan di 250 titik dan 50 pesantren seluruh Indonesia.
Hadir dalam kegiatan ini, Pengasuh Pondok Pesantren Balekambang yang diwakili oleh K Nurdin Lubis MHum, Mustasyar PBNU sekaligus Rektor STAI Al Anwar Sarang Rembang KH Abdul Ghofur Maimun, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Rumadi Ahmad, Wakil Katib PBNU Jawa Tengah Dr KH Nasrulloh Afandi, Direktur Politeknik Balekambang KH Miftahudin, dan juga Syuriyah dan Tanfidziyah PCNU Jepara.
Kegiatan yang dimoderatori oleh KH Dzulham Qudsi yang juga dosen Mahad Aly Balekambang ini membagi diskusi menjadi tiga sesi.
Pada sesi pertama diisi oleh DR KH Nasrulloh Afandi MA, yang membahas Demokrasi dari prespektif Maqosidussyari’ah. Ia memaparkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu hal yang baru, namun sudah diajarkan oleh Rosulluloh.
Hal tersebut tampak jelas dalam salah satu hadis yang terdapat dalam Kitab Shohih Muslim, bahwa sebelum Rasul memimpim perang badar rasul mengajak para sahabat untuk bermusyawarah dan menyusun stategi.
Selain itu lebih lanjut ia juga menyampaikan masih banyak sekali hadist yang mengisyarohkan tentang pentingnya demokrasi, meskipun Rosulullah tidak menyebutkan secara tersurat kalimat demokrasi namun dari tinjauan maqosid syari’ah Rosulullah mengajarkan musyawaroh dalam segala urusan, tidak otoriter, mendengarkan saran dan pendapat dari kalangan sahabat.
KH Nasrulloh juga memaparkan tentang pendapat para ulama’ timur tengah yang mendifinisikan tentang demokrasi diantara Imam Ibnu Qoyyim, Syekh Ilali Alfasy, Syeh Tharir dan ulama lainnya.
“Ini semua dapat disimpulkan bahwa demokrasi sama sekali tidak bertentangan dengan syari’at Islam, karena jelas dalam tinjauan Maqosidus Syari’ah,” katanya.
Halaqah kemudian dilanjutkan sesi kedua bersama KH Rumadi Ahmad. Dia menguraikan demokrasi adalah persoalan muamalah, begitu juga cara pemilihan bentuk negara merupakan persoalan muamalah, dan jika tidak ada dalil yang melarang, maka diperbolehkan. Indonesia negara yang mayoritas Islam, merupakan negara dengan demokrasi terbaik didunia.
“Itulah sebabnya, mengapa PBNU mengajak kita semua untuk memperkuat optimisme Indonesia sebagai negara yang berdemokrasi, tetapi tidak sekuler, dengan tetap mengakomodasi konsep-konsep agama dalam bernegara,” tuturnya.
Sementara itu dalam paparannya, KH Abdul Ghofur Maimun menguraikan, tidak ada pembuatan babnya jadi, setiap saat itu selalu diperdebatkan dan timbul masalah-masalah yang membuat kita itu pusing kembali. Negara Saudi Arabia yang dianggap tidak ada prinsip demokrasi itu ada beberapa nilai dan keadaan yang harus tunduk kepada keputusan orang banyak, dan itu adalah salah satu unsur dari pada demokrasi.
“Kita berharap yang seperti itu (pembahasan demokrasi), ditulis oleh para Ulama Mu’ashirah (ulama masa kini) dalam bab apa, lalu dibaca kaya baca kitab Fathul Qarib itu loh, sehingga kalau santri-santri kita bahas (demokrasi) itu enak nggak pusing kepalanya, demokrasi sudah ada di Bab apa gitu sudah ada di Syarahnya Fathul Qarib gitu loh. Saya seneng kalau ada Syarah Fathul Qarib yang modern. Kalau sudah ada turotsnya kita jelasannya enak mudah gitu, selama ini kita menjelaskan tentang Politik itu susah perlu Halaqah,” harap Gus Ghofur Maimoen. (sumber: SMM)
