Jepara – Praktik politik uang dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum belum bisa dihentikan. Sehingga hal itulah menjadi keprihatinan Riki, anggota IPNU Ranting Suwawal Timur kecamatan Mlonggo, Jepara saat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pilgub 2018 “Pelajar Pemilih Cerdas” yang diselenggarakan PC IPNU-IPPNU Kabupaten Jepara bekerja sama dengan KPU dan Panwas Kabupaten Jepara bertempat di Pesantren Roudlotul Mubtadiin Balekambang desa Gemiring Lor kecamatan Nalumsari kabupaten Jepara, Sabtu (24/2/2018) kemarin.
Keprihatinan itu pun dijawab komisioner Panwas Kabupaten Jepara, Abdul Kalim. Bahwa dengan melakukan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat misalnya kepada pelajar merupakan upaya untuk meminimalisir praktik politik uang dalam bentuk pencegahan.
“Kami (Panwas, red.) berkomitmen untuk menindak pelanggaran money politic yang penanganannya dalam satu nafas serta efeknya akan menjadi tepat sasaran,” tandasnya kepada peserta.
Kalim, Divisi Bidang SDM dan Organisasi Panwas Kabupaten Jepara itu menegaskan apabila ada oknum yang ditindak maka jika yang lain berkeinginan akan melakukan pelanggaran akan dipikir berulang-ulang.
Dirinya menceritakan saat menjadi Panwascam Kecamatan Kedung pihaknya mencium ada salah satu anggota KPPS di wilayahnya diduga terlibat bagi-bagi amplop. Kemudian peristiwa itu ditindaklanjutinya dengan serius.
“Nah, efek dari kasus itu orang se-desa saja bisa tahu bahwa yang terlibat bagi-bagi uang akan berurusan dengan pihak yang berwenang,” jelasnya kepada santri Balekambang dan perwakilan PAC IPNU-IPPNU se-Kabupaten Jepara.
Hal senada ditambahkan M. Haidar Fitri, Ketua KPU Jepara. Menurut Haidar, praktik politik uang memiliki dampak negatif yang luar biasa. Dipaparkannya, bahwa dengan praktik itu bermuara kepada tindak korupsi.
“1 orang korupsi maka puluhan milyar pun amblas. Dan uang yang sebenarnya untuk fasilitas pendidikan misalnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat nyatanya malah tidak bisa dirasakan,” katanya.
Dikemukakan Haidar bahwa politik uang itu ibarat tata tertib di sekolah maupun di pesantren. Tata tertib tujuannya untuk dijalani bukan untuk dilanggar. “Jika tidak dikerjakan tata tertib itu berarti siswa atau santri itu dablek (abai, red.)” lanjutnya.
Sehingga oknum yang terlibat politik uang tidak punya kesadaran bernegara sebagai seorang pemimpin tanggung jawab dan mensejahterakan rakyat.
Di akhir paparan dia mengajak santri dan pelajar agar tidak mudah frustasi kepada mereka (wakil rakyat, red.), sudah dipilih tetapi masih mengecewakan rakyat.
“Ngapain jadi santri tapi mudah putus asa,” ucap pria yang kerap disapa Gus Haidar ini.
Putra Rais Syuriyah PCNU Jepara itu menegaskan,” ayo kita perbaiki secara bersama. Kita sadarkan mulai dari keluarga. Bahwa money politic adalah langkah awal korupsi.” (sm)
