nujepara.or.id- Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) Jepara beraudiensi dengan Pj. Bupati Jepara untuk membahas program LKKNU, dengan tujuan pelaksanaan program lembaga dapat bersinergi dengan Pemkab Jepara.
Bertempat di Ruang Kerja Asisten 1 Setda Jepara pada Kamis (14/7/2022), audiensi tersebut diterima oleh Pj. Bupati Jepara yang diwakili oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Jepara (Kabag Kesra Setda Jepara) Agus Bambang Lelono.
Pertemuan yang dipimpin oleh Kabag Kesra Setda Jepara tersebut membahas beberapa program yang dirancang oleh LKKNU. Turut hadir pula beberapa dinas terkait antaranya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Diskop UMKM Nakertrans).
Sri Hana selaku Ketua LKKNU Jepara mengatakan bahwa LKKNU merupakan perangkat teknis PBNU untuk pemberdayaan masyaraka yang lingkupnya hingga ke tingkat kecamatan. LKKNU Jepara juga bertujuan untuk memberikan bimbingan, membina, masyarakat agar tahu, sadar, dan memiliki sikap bertanggung jawab terhadap eratnya hubungan keluarga.
“Dalam pertemuan ini merupakan upaya LKKNU Jepara dalam menjalin kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Jepara,” buka Sri Hana.
Sri Hana memaparkan beberapa rancangan program yang digagas oleh LKKNU Jepara. Antara lain program jangka pendek yakni menyalurkan bantuan UMKM bagi pelaku home industry dan pelaku usaha rentan yaitu janda dan single parent. Festival UMKM pun juga rencananya akan digelar dengan menggandeng Pemerintah Desa Sukosono, Kecamatan Kedung. Selain itu, program penyuluhan pekerja pabrik, karena banyak pabrik besar ada di Kabupaten Jepara.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Diskop UMKM Nakertrans) yang diwakili oleh R. Eko Sulistiyono menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, salah satu permasalahan di Jepara adalah 70% industri manufaktur diisi oleh pekerja luar Jepara. Sehingga, pembinaan bagi pekerja perlu digiatkan.
Selanjutnya, program jangka menengah LKKNU Jepara yaitu program pra nikah berupa short class. Hal tersebut dilatarbelakangi masalah sosial karena tingginya angkanya perceraian. Hasil analisa LKKNU Jepara menyebutkan karena belum siap ketika melangkah ke jenjang pernikahan. Ditunjukkan pula dengan banyaknya dispensasi menikah.
Sejalan dengan hal tersebut, LKKNU Jepara menyoroti Gerakan Remaja Hebat yang dapat disinergikan. Sehingga, Jadi tiap desa dapat dikelompokkan, diberikan materi tentang pra nikah, dan disampaikan beberapa kali karena pemberdayaan tidak cukup dilakukan hanya sekali.
Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang diwakili oleh Tri Yuwono Widyo menyatakan ada beberapa yang bisa disinergikan.
“Saya mengapresideasi program short class pra nikah. Sebab, seringkali kami kesulitan menghadirkan peserta untuk ikut. Untuk itu Bersama LKKNU Jepara diharapkan akan bisa terlaksana secara maksimal,” ucap Tri. (ua/kominfo)
