Dalam pesta demokrasi Pemilu, pasti ada perbedaan pilihan. Namun semua harus tetap mengutamakan kerukunan umat dan persatuan bangsa. Keanekaragaman di masyarakat adalah sebuah kekayaan bangsa, dan kemajemukan ini menjadi milik negara yang harus bisa jaga bersama.
Pernyataan itu disampaikan oleh Kapolres Jepara, AKBP Arif Budiman saat bertemu dengan tokoh agama, ulama dan para takmir masjid se-Kabupaten Jepara, di Aula Mapolres Jepara, Rabu (27/02/2019). Kegiatan ini digelar Polres Jepara, untuk menjalin silahturahmi, terutama menjelang pelaksanaan Pemilu 2019.
Menurut Arif Budiman, memanasnya suhu politik yang terjadi saat ini harus dapat didinginkan. Proses ini bisa dilakukan dengan bantuan dan peran dari tokoh agama, ulama serta para takmir masjid se-Kabupaten Jepara.
Mereka semua akan sangat diandalkan Polri dalam membantu mendinginkan suhu politik ini. “Dalam kesempatan ini, kami tentu saja mengajak kepada semua yangg hadir untuk ikut menjaga tempat ibadah agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan pihak tertentu dalam kegiatan politik praktis. Ini penting untuk menjaga kondusifitas daerah,” ujarnya sebagaimana dikutip murianews.com.
Dalam acara tersebut juga hadir, Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) H. Mashudi, Ketua PD Muhamdiyah Jepara KH. Fahrurrozi, Ketua Takmir Masjid Kabupaten Jepara, KH Abdul Manan dan perwakilan takmir masjid sebanyak kurang lebih 196 ustaz/kiai. Kepada mereka yang hadir Kapolres Jepara meminta dapat bekerja sama.
Ketua MUI Jepara, H Mashudi mengajak semua pihak untuk bisa saling menjaga dalam mewujudkan kerukunan umat. Tokoh yang satu ini menyampaikan ajakannya melalui puisi dan pantun yang dibawakannya di hadapan hadirin.
Mashudi juga membacakan ikrar bersama tentang komitmen bersama menjaga tempat ibadah di Jepara untuk tidak digunakan kegiatan politik praktis.
Sedangkan Ketua PD Muhamadiyah Jepara, KH. Fahrrurozi menyatakan betapa indah dan sejuknya apabila tempat ibadah digunakan untuk kegiatan hablum minan nas dan hablum minallah. Ia menyebut, semua masjid yang dibangun Muhamadiyah tidak hanya digunakan untuk internal Muhamadiyah saja, namun juga dapat digunakan untuk umat Islam lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Takmir Masjid Kabupaten Jepara, KH Abdul Manan menyatakan, semua pihak sudah menyatakan ikrar untuk menjauhkan politik praktis dari tempat ibadah. Keputusan ini harus dilaksanakan semua pihak. “Kecuali tentu saja untuk kegiatan politik kebangsaan. Tetap diperbolehkan dan malah harus dilakukan,” pungkasnya. (budi/ed)
