JEPARA – Bencana alam bisa datang kapan saja. Sebagian bisa diprediksi karena ada masa-masa tertentu yang kerap terjadi bencana, namun sebagian lagi sulit diprediksi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat luas, termasuk anak-anak, lansia, dan kaum difabel mengetahui cara mengantisipasi sebagai upaya mengurangi risiko bencana.
Hal itu mengemuka dalam temu stakeholder penanganan bencana dan penanganan risiko bencana  yang diinisiasi Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama (NU) dan LPBI NU Jepara di gedung DPRD Jepara, Rabu (31/8). Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Manager Program Penanganan Risiko Bencana LPBI PBNU M Wahib, penanggung jawab program di LPBI NU Jepara Asyhadi, juga perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara, beberapa dinas terkait, perwakilan kodim dan polres, perguruan tinggi Unisnu, media massa, juga sukarelawan.
“Ini pertemuan pertama dengan stakeholder penanganan bencana setelah sebelumnya kami menggelar workshop. Tujuan dari pertemuan ini adalah menelurkan rekomendasi tentang hal-hal yang mesti dilakukan setelah melihat bagaimana peta di Jepara,” kata M Wahib.
Dalam pertemuan tersebut terungkap pentingnya pengetahuan publik, bahkan anak anak terkait kebencanaan dan apa yang harus dilakukan. Hal itu mendasarkan pada penanganan bencana yang sifatnya masih kedaruratan. “Pemahaman ini perlu terus kita dorong agar masyarakat dan para pemangku kebijakan memiliki kesiapan yang tepat untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana,” lanjut M Wahib.
Di antara kesepakatan yang dihimpun dalam pertemuan itu adalah memastikan bagaimana sistem penanganan bencana berjalan dengan baik, membantuk kader siaga bencana ke kelompok masyarakat paling bawah, serta terus mensosialisasikan pendidikan kebencanaan mulai dari sekolah dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.
Program tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama LPBI PBNU bersama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia dalam mendukung pemerintah dan masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas dalam kesiapsiagaan bencana untuk respons bencana yang cepat dan efektif.
Asyhadi menjelaskan, Jepara dipilih sebagai salah satu tempat program tersebut lantaran daerah ini termasuk salah satu daerah rawan bencana banjir dan longsor. “Program ini akan terus berjalan dan tiap tiga bulan ada pertemuan.Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemkab Jepara, termasuk dengan BPBD yang turut mendukung program ini,” kata Asyhadi. (ms)

JEPARA – Bencana alam bisa datang kapan saja. Sebagian bisa diprediksi karena ada masa-masa tertentu yang kerap terjadi bencana, namun sebagian lagi sulit diprediksi. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat luas, termasuk anak-anak, lansia, dan kaum difabel mengetahui cara mengantisipasi sebagai upaya mengurangi risiko bencana.
Hal itu mengemuka dalam temu stakeholder penanganan bencana dan penanganan risiko bencana  yang diinisiasi Pengurus Pusat Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI) Nahdlatul Ulama (NU) dan LPBI NU Jepara di gedung DPRD Jepara, Rabu (31/8). Hadir dalam pertemuan itu di antaranya Manager Program Penanganan Risiko Bencana LPBI PBNU M Wahib, penanggung jawab program di LPBI NU Jepara Asyhadi, juga perwakilan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jepara, beberapa dinas terkait, perwakilan kodim dan polres, perguruan tinggi Unisnu, media massa, juga sukarelawan.
“Ini pertemuan pertama dengan stakeholder penanganan bencana setelah sebelumnya kami menggelar workshop. Tujuan dari pertemuan ini adalah menelurkan rekomendasi tentang hal-hal yang mesti dilakukan setelah melihat bagaimana peta di Jepara,” kata M Wahib.
Dalam pertemuan tersebut terungkap pentingnya pengetahuan publik, bahkan anak anak terkait kebencanaan dan apa yang harus dilakukan. Hal itu mendasarkan pada penanganan bencana yang sifatnya masih kedaruratan. “Pemahaman ini perlu terus kita dorong agar masyarakat dan para pemangku kebijakan memiliki kesiapan yang tepat untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana,” lanjut M Wahib.
Di antara kesepakatan yang dihimpun dalam pertemuan itu adalah memastikan bagaimana sistem penanganan bencana berjalan dengan baik, membantuk kader siaga bencana ke kelompok masyarakat paling bawah, serta terus mensosialisasikan pendidikan kebencanaan mulai dari sekolah dasar, menengah hingga pendidikan tinggi.
Program tersebut merupakan kelanjutan dari kerja sama LPBI PBNU bersama Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) Australia dalam mendukung pemerintah dan masyarakat lokal untuk meningkatkan kapasitas dalam kesiapsiagaan bencana untuk respons bencana yang cepat dan efektif.
Asyhadi menjelaskan, Jepara dipilih sebagai salah satu tempat program tersebut lantaran daerah ini termasuk salah satu daerah rawan bencana banjir dan longsor. “Program ini akan terus berjalan dan tiap tiga bulan ada pertemuan.Kami juga sudah berkoordinasi dengan Pemkab Jepara, termasuk dengan BPBD yang turut mendukung program ini,” kata Asyhadi. (ms)