nujepara.or.id – Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU) berdialog dengan Pemerintah Kabupaten Jepara di Ruang Kerja Asisten 1 Setda Jepara pada Kamis (14/7/2022). Pertemuan tersebut diterima oleh Pj. Bupati Jepara yang diwakili oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Jepara (Kabag Kesra Setda Jepara) Agus Bambang Lelono.
Turut hadir pula beberapa instansi terkait seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Diskop UMKM Nakertrans) Kabupaten Jepara.
Dalam pertemuan itu, Ketua LKKNU Jepara, Sri Hana mengatakan bahwa lembaga yang dipimpinnya berada di bawah naungan PCNU Jepara untuk pemberdayaan masyarakat yang lingkupnya hingga ke tingkat kecamatan. Salah satu misi yang diemban LKKNU Jepara yakni melakukan pendampingan dan pemberdayaan pentingnya fungsi dan peran keluarga. Ujung dari proses ini diharapkan munculnya sikap bertanggung jawab terhadap eratnya hubungan keluarga.
“Lewat pertemuan ini LKKNU ingin menjalin kemitraan dengan Pemkab Jepara,” kata Sri Hana.
Sri Hana memaparkan beberapa rancangan program yang digagas oleh LKKNU Jepara. Antara lain program jangka pendek yakni menyalurkan bantuan UMKM bagi pelaku home industry dan pelaku usaha rentan yaitu janda dan single parent.
Lalu Festival UMKM yang rencananya akan digelar dengan menggandeng Pemerintah Desa Sukosono, Kecamatan Kedung.
Selanjutnya, program jangka menengah LKKNU Jepara yaitu program pra nikah berupa short class. Hal tersebut dilatarbelakangi masalah sosial karena tingginya angkanya perceraian. Hasil analisa LKKNU Jepara menyebutkan perceraian terjadi karena belum siap ketika melangkah ke jenjang pernikahan. Hal itu ditunjukkan pula dengan banyaknya dispensasi menikah.
Sejalan dengan hal tersebut, LKKNU Jepara menyoroti Gerakan Remaja Hebat yang dapat disinergikan dengan Pemkab Jepara. Harapannya tiap desa dapat dikelompokkan, diberikan materi tentang pra nikah. Agar hasilnya maksimal kegiatan pemberdayaan itu dilakukan beberapa kali.
Selain itu, program penyuluhan pekerja pabrik, karena banyak pabrik besar ada di Kabupaten Jepara.
Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, Dan Transmigrasi (Diskop UMKM Nakertrans) yang diwakili oleh R. Eko Sulistiyono menyambut baik hal tersebut. Menurutnya, salah satu permasalahan di Jepara adalah 70% industri manufaktur diisi oleh pekerja luar Jepara. Sehingga, pembinaan bagi pekerja perlu digiatkan.
Sementara itu, Plh. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang diwakili oleh Tri Yuwono Widyo menyatakan ada beberapa progam LKKNU yang bisa disinergikan dengan jajarannya.
“Saya mengapresideasi program short class pra nikah. Sebab, seringkali kami kesulitan menghadirkan peserta untuk ikut. Untuk itu Bersama LKKNU Jepara diharapkan akan bisa terlaksana secara maksimal,” tandas Tri.
