Menu ✖

Mode Gelap
Peringati Hari Santri 2026, UNISNU dan PCNU Jepara Resmikan Pesantren Corner untuk Perkuat Tradisi Literasi Keilmuan Pesantren Penggunaan AI Generatif hingga Etika Dakwah Medsos Dibahas dalam Bahtsul Masail Mahasiswa di UNISNU Jepara Hari Santri 2026, Bupati Jepara Minta Santri Kuasai Literasi Digital dan Kewirausahaan Menyambut Fajar Indonesia Emas 2045: Sintesis Sains dan Tradisi di Tangan Santri Siapkan 4 Riset Kolaboratif, PAI UNISNU Jepara Perkuat Sinergi Global Bersama IIUM Malaysia

Pemkab Jepara · 14 Feb 2023 03:18 WIB ·

Selangkah Lagi, Perda Pesantren di Jepara Disetujui


 Selangkah Lagi, Perda Pesantren di Jepara Disetujui Perbesar

nujepara.or.id – Pemerintah Kabupaten Jepara memberi dukungan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang menghendaki adanya peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum keberadaan pesantren.

Hal itu tersebut mengemuka saat DPRD secara resmi mengajukan Ranperda tentang Pesantren di Kabupaten Jepara dalam rapat paripurna yang berlangsung Senin (13/2/2023) siang, di gedung DPRD setempat.

“Memiliki 217 pesantren, Jepara perlu regulasi yang mengatur kewenangan pemerintah daerah terkait fasilitasi penyelenggaraannya,” demikian Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jepara Edy Sujatmiko menyebut alasan pemberian dukungan tersebut.

Dalam kesempatan itu, Edy Sujatmiko yang hadir mewakili Penjabat (Pj.) Bupati Jepara menyampaikan pendapat eksekutif dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Haizul Ma’arif bersama dua wakilnya, Pratikno dan Nuruddin Amin.

Menurut Sekda Edy Sujatmiko, fasilitasi pesantren yang memerlukan perda tersebut di antaranya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi.

“Perda ini saya harap membawa pesantren makin sejajar dengan pendidikan formal lainnya, tanpa menghilangkan kekhasannya,” kata Sekda Edy Sujatmiko.

Sebelumnya Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Jepara Muhammad Khoirunniam melaporkan, banyak problematika penyelenggaraan pendidikan pesantren, di antaranya sumber dana yang terbatas hingga standar kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan yang belum tercapai.

“Salah satu yang menjadi tugas pemerintah daerah adalah untuk campur tangan dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia, melalui pesantren,” kata Niam dalam rapat paripurna yang mengagendakan penyampaian 4 ranperda, dengan 3 di antaranya prakarsa legislatif.

Selain Ranperda tentang Pesantren di Kabupaten Jepara, dua ranperda prakarsa legislatif lainnya adalah Ranperda tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Ranperda tentang Program Pembentukan Perda. Sedangkan satu ranperda lain adalah inisiatif pemerintah daerah, yakni Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Untuk membahas keempat ranperda ini, DPRD dalam rapat paripurna tersebut sepakat membentuk empat panitia khusus (pansus). Setiap pansus bertugas membahas satu ranperda.

Artikel ini telah dibaca 12 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Menilik Gapura Mantingan, Jejak Akulturasi Budaya Islam dan Jawa Kuno

18 September 2026 - 11:38 WIB

Kemerdekaan ke-81 dan Nasionalisme Baru: Menuju Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur

16 Agustus 2026 - 08:32 WIB

H. Hisyam Zamroni : Sekretaris Idaroh Syu'biyyah Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh Al Mu'tabaroh An Nahdliyyah Kab. Jepara

Meniti Asa di Balik Deru Mesin: Hari Buruh, Realitas Ekonomi, dan Strategi Keluarga

30 April 2026 - 11:49 WIB

H. Hisyam Zamroni: Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Jepara

R.A. Kartini: Antara Modernitas dan Postmodernitas—Agama sebagai Spirit Pembebasan

22 April 2026 - 08:15 WIB

R.A Kartini

Bupati Apresiasi UNISNU International Forum, Dorong Kolaborasi Pentahelix untuk Pariwisata Berkelanjutan

30 Maret 2026 - 16:45 WIB

PCNU Jepara Kembali Salurkan Bantuan, 1.400 Paket Sembako untuk Korban Bencana di Desa Tempur dan Kunir

2 Februari 2026 - 21:54 WIB

Trending di Kabar