Menu

Mode Gelap
Ketika Semua Sandaran Runtuh, Di Mana Engkau Menaruh Hatimu? Fenomena “Raan”: Apakah Kebiasaan Kita Hari Ini Sedang Menghancurkan Masa Depan yang Kita Impikan? Berhenti Menebak, Mulai Membumi: Navigasi Jiwa di Era Post-Truth Penghulu di Jateng Didorong Jadi Penulis dan Pendokumentasi Peristiwa Nikah Menyongsong Muktamar Nahdlatul Ulama ke – 35 : Membangun Visi Peradaban Dunia dan Menata Kekuatan Organisasi untuk Masa Depan

Hujjah Aswaja · 27 Nov 2022 14:11 WIB ·

Fatayat Batealit Dorong UMKM Naik Kelas


 Fatayat Batealit Dorong UMKM Naik Kelas Perbesar

nujepara.or.id – Jajaran PAC Fatayat NU Kecamatan Batealit menggelar kegiatan Perizinan NIB, PIRT dan Sertifikat Halal bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP ) Kabupaten Jepara serta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag RI, di Gedung MWCNU Batealit, Kamis (24/11/2022). Lewat kegiatan ini diharapkan para pelaku UMKM bisa naik kelas dan produk yang dihasilkan mendapat kepercayaan masyarakat.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Ketua Rois Syuriah MWCNU Batealit Kiai Fathurrahman. Kegiatan ini diikuti oleh 76 pelaku UMKM di Kecamatan Batealit dan sekitarnya.

Ketua Fatayat Batealit Siti Suliyah mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu progam Fatayat dalam bidang pemberdayaan ekonomi. Kegiatan ini penting sebab mayoritas anggota Fatayat memang bergerak di bidang UMKM. Mulai dari bidang catering, toko kelontong, olshop, mebeler dan lainnya.

Menurutnya, agar UMKM naik kelas maka perlu mendapat pengakuan dari pemerintah lewat tanda daftar Perusahaan (TDP). Selain itu juga perlu mengantongi Nomor Induk Berusaha (NIB). Jika usahanya bergerak di bidang catering maka perlu mengantongi sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH Kemenag RI.

“Semoga kegiatan ini berkah untuk 76 UMKM dari Kecamatan Batealit dan sekitarnya. Harapannya mereka bisa baik kelas,” kata Siti Suliyah.

Perwakilan DPMPTSP Kabupaten Jepara, Zainul A mengatakan dulu, perizinan usaha sulit, mahal dan proses pengurusannya lama. Namun seiring terbitnya PP Nomor 24 tahun 2018, hal-hal terkait perizinan usaha lebih memudahkan para pelaku UMKM. Bahkan jika nilai usahanya kurang dari Rp 1 miliar maka pengurusannya gratis.

NIB yang merupakan bentuk legalitas tunggal bagi pelaku UMKM memiliki empat fungsi. Mulai dari usaha yang dijalani UMKM tercatat di dalam sistem pemerintah hingga berkontribusi meningkatkan kepercayaan dari pemerintah dan masyarakat terhadap suatu usaha.

“Kami sangat mendukung kegiatan seperti ini,” jelasnya.

Sementara itu, Perwakilan BPJPH Kemenag RI, Laila Jauharoh menjelaskan tentang tata cara agar mengantongi sertifikat halal. Pihaknya mendukung penuh UMKM yang ingin mengurus sertifikat halal. Sertifikasi usaha halal ini penting untuk menjamin produk yang dijual merupakan produk yang berkualitas dan bermutu. Selain itu, sertifikat halal juga bisa positif untuk mendapat kepercayaan masyarakat.

“Kami siap membantu kepengurusan sertifikat halal,” tandasnya.

Artikel ini telah dibaca 20 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Ketika Semua Sandaran Runtuh, Di Mana Engkau Menaruh Hatimu?

23 Juli 2026 - 22:56 WIB

ILUSTRASI kecemasan manusia

Fenomena “Raan”: Apakah Kebiasaan Kita Hari Ini Sedang Menghancurkan Masa Depan yang Kita Impikan?

23 Juli 2026 - 22:48 WIB

ILUSTRASI gadget menjadi "berhala" baru manusia modern

Berhenti Menebak, Mulai Membumi: Navigasi Jiwa di Era Post-Truth

15 Juli 2026 - 13:21 WIB

Berhenti Menebak, Mulai Membumi: Navigasi Jiwa di Era Post-Truth

Penghulu di Jateng Didorong Jadi Penulis dan Pendokumentasi Peristiwa Nikah

15 Juli 2026 - 12:31 WIB

Didorong Jadi Penulis dan Pendokumentasi Peristiwa Nikah

Menyongsong Muktamar Nahdlatul Ulama ke – 35 : Membangun Visi Peradaban Dunia dan Menata Kekuatan Organisasi untuk Masa Depan

15 Juni 2026 - 09:49 WIB

H. Hisyam Zamroni : Sekretaris Idaroh Syu'biyyah Jam'iyyah Ahlith Thoriqoh Al Mu'tabaroh An Nahdliyyah Kab. Jepara

Memahami Hikmah Iedul Adha : Menjaga Hati Di Era Medsos

26 Mei 2026 - 20:32 WIB

Sapi kurban
Trending di Hujjah Aswaja