Menu

Mode Gelap
Riwayat Pesisir Utara, Pusat Penyebaran Islam di Pulau Jawa Fatayat Batealit Dorong UMKM Naik Kelas Guru: Antara Profesi dan Tuntunan  Halaqah Kebangsaan KUPI II Perkuat Advokasi Ulama Perempuan Bendahara NU Pulodarat Raih Juara Ajang Santripreneur Award 2022

Hujjah Aswaja · 31 Jul 2022 00:39 WIB ·

Terkait Perda RTRW, Wakil Ketua DPRD Jepara : Masukan NU dan Muhammadiyah Harus Diperhatikan


 Ilustrasi pembangunan kawasan industri di Batang Jateng. (Foto: Antara) Perbesar

Ilustrasi pembangunan kawasan industri di Batang Jateng. (Foto: Antara)

nujepara.or.id- Isu terkait Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Kabupaten Jepara kembali mencuat seiring masukan dua ormas keagamaan terbesar di Jepara yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) dan PD Muhammadiyah.

Dari informasi yang berhasil dihimpun oleh nujepara.or.id, Wakil Ketua DPRD Jepara, Junarso, meminta, masukan PCNU dan PD Muhammdiyah diperhatikan dan menjadi pertimbangan dalam memutuskan Perda RTRW. Sebab usulan tersebut untuk kemaslahatan umat dan masyarakat Jepara.

Junarso lantas mencontohkan rancangan pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan seluas 540 ha di Kecamatan Mlonggo yang dimasukkan  dalam rancangan Perda RT RW yang tentu akan berbenturan dengan kepentingan pariwisata dan pertanian yang selama ini menjadi penopang utama kawasan tersebut.

“Apabila penetapan kawasan tersebut dipaksakan tentunya akan menimbulkan berbagai masalah seperti konflik kepentingan, pencemaran lingkungan, kerusakan, pengurasan sumberdaya alam, serta dampak sosial yang pada dasarnya merugikan masyarakat,” ungkap Junarso.

Secara terpisah, Sekretaris Tanfidziyah PCNU Jepara Ahmad Sahil menyatakan pemenolak adanya ekpansi zonasi industri menjadi 9 titik kecamatan di kabupaten Jepara ini  akan semakin menambah dampak sosial negative ditengah-tengah masyarakat.

Ia juga menjelaskan harusnya ada kajian yang sangat mendalam beserta evaluasi atas pengembangan industri di Jepara, baik sosial maupun ekonomi, termasuk dampak terhadap UMKM yang selama ini menjadi andalan Jepara,” ujar Gus Sahil.

Sementara Ketua PD Muhammadiyah Fachrurrozi dalam suratnya meminta agar Ranperda RTRW yang salah satu isinya adalah memberikan ruang bagi ekspansi zonasi industri menjadi 9 titik kecamatan di Kabupaten Jepara untuk dipertimbangkan kembali.

Seperti yang telah dikabarkan oleh nujepara.or.id, Penolakan tersebut dituangkan dalam surat keberatan yang ditujukan kepada Penjabat Bupati (Pj.) Bupati Jepara Edy Supriyanta dan juga Ketua DPRD Jepara Haizul Maarif. Surat penolakan  PNCNU Jepara dilakukan melalui  surat Nomor 0144/PC/A.II.c/H-08/VI/2022 tanggal 14 Juni 2022. Sedangkan PD Muhammdiyah dengan  Surat Nomor : 018/III.0/B/2022 tanggal 16 Juni 2022. (ua)

Artikel ini telah dibaca 77 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Riwayat Pesisir Utara, Pusat Penyebaran Islam di Pulau Jawa

29 November 2022 - 00:16 WIB

Kota Pelabuhan Jepara tahun 1600-an (Sumber KITLV)

PMWC Maarif NU Batealit Juara Umum Pekan Madaris III Jepara

28 November 2022 - 01:14 WIB

Fatayat Batealit Dorong UMKM Naik Kelas

27 November 2022 - 14:11 WIB

Sebanyak 76 pelaku UMKM dari wilayah Kecamatan Bateslit dan sekitarnya mengikuti kegiatan yang digelar PAC Fatayat Batealit, Kamis (24/11/2022)

Guru: Antara Profesi dan Tuntunan 

24 November 2022 - 15:04 WIB

Ilustrasi Hari Guru Nasional. credit @chusnulmubaroq28

Halaqah Kebangsaan KUPI II Perkuat Advokasi Ulama Perempuan

24 November 2022 - 14:35 WIB

Penyelenggara KUPI II menggelar konferensi pers, Kamis (24/11/2022). KUPI II digelar di Ponpes Hasyim Asy'ari, Desa Bangsri, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. (Dok. Panitia KUPI II).

Resmi Dibuka PJ Bupati Jepara, Bazar KUPI II Libatkan Ratusan UMKM

23 November 2022 - 07:44 WIB

Trending di Hujjah Aswaja
%d blogger menyukai ini: