EDISI PERTAMA
Oleh : H. Hisyam Zamroni
nujepara.or.id – Muktamar Nahdlatul Ulama bukan sekadar agenda lima tahunan untuk memilih kepemimpinan organisasi. Lebih dari itu, muktamar adalah momentum strategis untuk melakukan refleksi, konsolidasi, dan proyeksi masa depan organisasi dalam menghadapi tantangan zaman yang semakin kompleks. Sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia dan salah satu yang terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama memiliki tanggung jawab historis untuk tidak hanya menjaga tradisi keislaman Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi juga berkontribusi dalam membangun peradaban dunia yang damai, adil, dan bermartabat.
Di tengah perubahan global yang ditandai oleh kemajuan teknologi, dinamika geopolitik, krisis lingkungan, serta tantangan moral dan sosial, NU perlu hadir dengan visi besar peradaban dunia. Visi tersebut harus berangkat dari nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin yang selama ini menjadi fondasi gerakan NU. Peradaban yang dibangun adalah peradaban yang menghargai kemanusiaan, keberagaman, keadilan sosial, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berlandaskan etika.
Untuk mewujudkan visi besar tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menata kaderisasi santri muda di seluruh lini organisasi. Masa depan NU sangat bergantung pada kualitas generasi penerusnya. Oleh karena itu, kaderisasi tidak boleh berjalan secara sporadis, melainkan harus dirancang secara sistematis, berjenjang, dan berkelanjutan.
Santri muda NU harus dipersiapkan menjadi ulama, intelektual, profesional, birokrat, pengusaha, akademisi, teknokrat, dan pemimpin masyarakat yang memiliki integritas, kompetensi, serta komitmen ke-NU-an yang kuat. Pesantren sebagai pusat kaderisasi harus diperkuat dengan kurikulum yang mampu mengintegrasikan ilmu agama, ilmu pengetahuan modern, teknologi digital, kepemimpinan, kewirausahaan, dan wawasan global. Dengan demikian, kader NU tidak hanya mampu menjaga tradisi, tetapi juga menjadi aktor perubahan dalam berbagai bidang kehidupan.
Selain kaderisasi, pembenahan tata kelola organisasi merupakan kebutuhan mendesak. Struktur organisasi NU yang sangat luas mulai dari Pengurus Besar (PBNU), Pengurus Wilayah (PWNU), Pengurus Cabang (PCNU), Majelis Wakil Cabang (MWCNU), Pengurus Ranting (PRNU), hingga Pengurus Anak Ranting (PARNU) harus dikelola dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.
Penguatan kelembagaan perlu dilakukan melalui digitalisasi administrasi, standardisasi tata kelola, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi program. Organisasi yang besar memerlukan sistem yang kuat. Dengan tata kelola yang baik, energi organisasi dapat diarahkan secara efektif untuk mencapai tujuan bersama, bukan habis untuk menyelesaikan persoalan internal.
Di bidang ekonomi, NU perlu melangkah menuju kemandirian organisasi. Kemandirian ekonomi merupakan syarat utama bagi terwujudnya kedaulatan organisasi. Ketergantungan pada sumber dana eksternal berpotensi mengurangi ruang gerak organisasi dalam menjalankan program-program strategisnya.
Karena itu, NU perlu mengembangkan ekosistem ekonomi berbasis jamaah dan jam’iyah melalui penguatan koperasi, badan usaha milik NU, lembaga keuangan syariah, sektor pertanian, perdagangan, industri kreatif, ekonomi digital, dan investasi produktif. Potensi warga NU yang sangat besar harus menjadi kekuatan ekonomi yang mampu menopang seluruh aktivitas organisasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan umat.
Di bidang pendidikan, NU harus menjadi pelopor lahirnya lembaga pendidikan yang unggul dan berdaya saing global. Pendidikan NU harus mampu menghasilkan generasi yang berakhlak mulia, berwawasan kebangsaan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki daya saing internasional. Sekolah, madrasah, perguruan tinggi, dan pesantren NU harus terus meningkatkan mutu melalui inovasi kurikulum, peningkatan kualitas guru dan dosen, penguatan riset, serta pemanfaatan teknologi pembelajaran modern.
Sementara itu, bidang kesehatan juga harus menjadi perhatian utama. NU memiliki jaringan rumah sakit, klinik, dan layanan kesehatan yang perlu terus diperkuat agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, terjangkau, dan merata. Kesehatan bukan hanya persoalan pengobatan, tetapi juga pencegahan penyakit, peningkatan gizi keluarga, kesehatan lingkungan, serta penguatan kesadaran hidup sehat di tengah masyarakat.
Pada aspek kesejahteraan keluarga, NU perlu mengembangkan program-program pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, peningkatan kualitas pendidikan keluarga, serta pengurangan kemiskinan. Keluarga yang kuat akan menjadi fondasi bagi lahirnya masyarakat yang kuat.
Adapun di bidang kebudayaan, NU memiliki warisan tradisi yang sangat kaya. Tradisi keagamaan, seni, sastra, budaya lokal, dan nilai-nilai kearifan Nusantara harus terus dirawat dan dikembangkan sebagai bagian dari identitas peradaban Indonesia. Dalam era globalisasi, kebudayaan tidak boleh sekadar dipertahankan, tetapi juga harus dikembangkan agar mampu berdialog dengan peradaban dunia.
Agar seluruh cita-cita tersebut dapat diwujudkan, muktamar hendaknya didahului oleh penyusunan Garis Besar Program Kerja Nahdlatul Ulama untuk periode mendatang. Dokumen ini harus disusun secara partisipatif dengan melibatkan ulama, akademisi, profesional, pengurus, dan unsur badan otonom. Program kerja yang dihasilkan harus memiliki visi jangka panjang, sasaran yang terukur, indikator keberhasilan yang jelas, pembagian peran yang tegas, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan.
Program kerja yang baik tidak cukup hanya normatif, tetapi harus sistematis, realistis, aplikatif, dan mampu menjawab kebutuhan umat. Dengan demikian, muktamar tidak hanya menghasilkan pergantian kepemimpinan, tetapi juga melahirkan arah perjuangan organisasi yang jelas dan berkelanjutan.
Pada akhirnya, Muktamar Nahdlatul Ulama ke – 35 harus menjadi momentum kebangkitan organisasi menuju abad kedua NU. Dari forum inilah diharapkan lahir gagasan-gagasan besar untuk membangun peradaban dunia yang berlandaskan nilai Islam, memperkuat kaderisasi santri muda, menata tata kelola organisasi yang modern, mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, memperkuat kesejahteraan keluarga, serta melestarikan kebudayaan bangsa. Dengan visi yang besar, program yang terencana, dan kepemimpinan yang amanah, Nahdlatul Ulama akan terus menjadi kekuatan moral, sosial, dan peradaban yang memberikan manfaat bagi Indonesia dan dunia.
Catatan Kaki
- Greg Fealy, Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952–1967, Yogyakarta: LKiS, 2003.
- Martin van Bruinessen, NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru, Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Choirul Anam, Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama, Surabaya: Duta Aksara Mulia, 2010.
- Aboebakar Atjeh, Sejarah Hidup K.H.A. Wahid Hasyim dan Karangan Tersiar, Jakarta: Panitia Buku Peringatan, 1957.
- Kacung Marijan, Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926, Jakarta: Erlangga, 1992.
- Ahmad Baso, NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Fundamentalisme Neo-Liberal, Jakarta: Erlangga, 2006.
- Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai, Jakarta: LP3ES, 2011.
- M. Dawam Rahardjo (ed.), Pergulatan Dunia Pesantren Membangun dari Bawah, Jakarta: P3M, 1985.
- Hasyim Muzadi, Membangun NU Pasca Reformasi, Jakarta: Kompas, 2008.
- Azyumardi Azra, Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara, Jakarta: Kencana, 2013.
Penulis adalah Wakil Ketua Tanfidziyah PCNU Kabupaten Jepara
