Oleh : H. Hisyam Zamroni
Pendahuluan
Raden Ajeng Kartini merupakan figur kunci dalam sejarah intelektual Indonesia yang pemikirannya melampaui konteks zamannya. Melalui kumpulan surat yang kemudian diterbitkan sebagai Habis Gelap Terbitlah Terang, Kartini tidak hanya menyuarakan penderitaan perempuan Jawa, tetapi juga mengartikulasikan kritik terhadap struktur kolonial, budaya patriarkal, dan interpretasi agama yang mengekang.
Dalam kerangka postkolonial, tulisan Kartini dapat dibaca sebagai bentuk resistensi diskursif terhadap dominasi kolonial Belanda sekaligus upaya negosiasi identitas antara Timur dan Barat. Artikel ini menggunakan pendekatan teoritis postkolonial untuk menganalisis bagaimana Kartini membongkar hegemoni kolonial, merekonstruksi pemahaman agama, serta mengartikulasikan emansipasi perempuan sebagai proyek pembebasan.
Kerangka Teoritis: Postkolonialisme dan Subalternitas
Pendekatan postkolonial merujuk pada kajian tentang bagaimana kolonialisme membentuk struktur pengetahuan, identitas, dan kekuasaan. Pemikir seperti Edward Said melalui konsep Orientalism menekankan bahwa Timur dikonstruksi sebagai “yang lain” oleh Barat.[^1] Sementara itu, Gayatri Chakravorty Spivak mengajukan pertanyaan penting: Can the subaltern speak?—yang relevan untuk membaca posisi perempuan Jawa dalam kolonialisme.[^2]
Kartini berada dalam posisi ambivalen: ia adalah bagian dari elite pribumi, tetapi juga mengalami subordinasi sebagai perempuan. Dengan demikian, tulisannya mencerminkan suara “subaltern yang terdidik”—yang berusaha menegosiasikan ruang bicara dalam struktur dominasi ganda: kolonial dan patriarkal.
Kritik terhadap Kolonialisme Belanda
Kartini menunjukkan kesadaran kritis terhadap kolonialisme, meskipun tidak secara frontal revolusioner. Ia menyadari bahwa pendidikan Barat membuka akses pengetahuan, tetapi juga menjadi alat hegemoni.
Dalam salah satu suratnya, Kartini menulis tentang ketimpangan antara Belanda dan pribumi, serta bagaimana sistem kolonial membatasi mobilitas sosial masyarakat Jawa.[^3] Dalam perspektif postkolonial, ini dapat dibaca sebagai bentuk mimicry (Homi Bhabha), di mana subjek terjajah meniru Barat tetapi tetap berada dalam posisi subordinat.
Kartini tidak menolak Barat secara total; ia justru melakukan seleksi kritis. Ia mengadopsi nilai-nilai rasionalitas dan pendidikan, tetapi menolak dominasi strukturalnya. Ini menunjukkan posisi hibrid—ciri khas subjek postkolonial.
Reinterpretasi Agama sebagai Alat Pembebasan
Salah satu aspek paling progresif dari pemikiran Kartini adalah kritiknya terhadap praktik keagamaan yang dogmatis. Ia mempertanyakan mengapa perempuan tidak diberi akses memahami kitab suci secara langsung.^4
Dalam konteks postkolonial, kritik ini penting karena agama sering dijadikan alat legitimasi kekuasaan, baik oleh kolonial maupun elite lokal. Kartini berupaya merebut kembali otoritas interpretasi agama dari struktur patriarkal.
Ia tidak menolak agama, tetapi menginginkan pemahaman yang rasional dan humanis. Dengan demikian, agama direposisi sebagai sumber emansipasi, bukan penindasan.
Dekonstruksi Budaya Patriarkal Jawa
Kartini juga mengkritik tradisi Jawa seperti pingitan dan perkawinan paksa. Ia melihat budaya tidak sebagai sesuatu yang statis, melainkan konstruksi sosial yang dapat diubah.
Dalam perspektif postkolonial, ini merupakan bentuk internal critique—kritik terhadap struktur lokal yang turut memperkuat dominasi. Kartini menyadari bahwa kolonialisme tidak bekerja sendiri; ia beroperasi melalui kolaborasi dengan elite lokal dan norma budaya.
Dengan demikian, pembebasan perempuan tidak cukup hanya melawan kolonialisme, tetapi juga patriarki dalam masyarakat sendiri.
Emansipasi Perempuan sebagai Proyek Modernitas Alternatif
Kartini memandang pendidikan sebagai kunci pembebasan perempuan. Namun, modernitas yang ia bayangkan bukan sekadar imitasi Barat, melainkan sintesis antara nilai lokal dan universal.
Dalam kerangka postkolonial, ini dapat disebut sebagai alternative modernity. Kartini tidak ingin perempuan Jawa menjadi “Barat”, tetapi menjadi subjek otonom yang mampu menentukan nasibnya sendiri.
Ia menulis:
“Kami ingin menjadi manusia seutuhnya.”^5
Pernyataan ini mencerminkan tuntutan fundamental akan pengakuan kemanusiaan—inti dari proyek emansipasi.
Ambivalensi dan Batasan Pemikiran Kartini
Meskipun progresif, pemikiran Kartini tidak sepenuhnya lepas dari kerangka kolonial. Ia masih melihat Barat sebagai model kemajuan dalam beberapa aspek. Ini menunjukkan ambivalensi yang lazim dalam subjek kolonial.
Namun, ambivalensi ini bukan kelemahan, melainkan ruang negosiasi. Dalam teori postkolonial, justru di sinilah resistensi bekerja—melalui ambiguitas dan hibriditas.
Kesimpulan
Kartini bukan sekadar simbol emansipasi perempuan, tetapi juga intelektual postkolonial awal yang secara kritis merefleksikan kolonialisme, agama, dan budaya. Melalui tulisannya, ia:
- Mengkritik hegemoni kolonial Belanda
- Mereinterpretasi agama sebagai alat pembebasan
- Mendekonstruksi budaya patriarkal
- Mengartikulasikan
Dalam perspektif postkolonial, Kartini dapat dilihat sebagai pelopor pemikiran dekolonial di Indonesia—yang memperjuangkan kebebasan tidak hanya dari penjajahan fisik, tetapi juga dari penjajahan epistemik dan kultural.
Catatan Kaki (Footnotes)
[^1]: Edward Said, Orientalism (New York: Pantheon Books, 1978).
[^2]: Gayatri Chakravorty Spivak, “Can the Subaltern Speak?” dalam Marxism and the Interpretation of Culture (1988).
[^3]: R.A. Kartini, Habis Gelap Terbitlah Terang, terj. Armijn Pane (Jakarta: Balai Pustaka, 1960).
H. Hisyam Zamroni : Sekretaris Idaroh Syu’biyah Jam’iyyah Ahlith Thoriqoh Al Mu’tabaroh An Nahdliyyah Kab. Jepara
