Menu

Mode Gelap
Iedul Fitri dan Hari Anti-Kelaparan Sedunia Syarat “Ngaji” di Mbah Google dan Internet Kuatkan UMKM, Ansor Jalin Kerjasama Dengan BNI Jepara NU Jepara Dukung Progam 1 Juta Vaksin Booster Suluk Mantingan : Membangun Relasi Agama, Seni dan Budaya

Opini · 6 Mei 2020 16:00 WIB ·

Admin SIKS, Juru Kunci Data Kemiskinan yang Terlupakan


 Admin SIKS, Juru Kunci Data Kemiskinan yang Terlupakan Perbesar

Oleh : Purwanto, Ketua GP Ansor Ranting Suwawal

Administrator/ operator SIKS (sistem informasi kesejahteraan sosial) merupakan salah satu kunci untuk memastikan validitas data kemiskinan di tingkat desa. Perannya sangat vital, salah satunya adalah mengusulkan seseorang untuk bisa masuk dalam DTKS (data terpadu kesejahteraan sosial).

Sebagaimana kemiskinan, seharusnya data kemiskinan juga bersifat dinamis. Jika pada tahun ini si fulan dinyatakan layak masuk dalam DTKS, bisa jadi empat tahun kemudian si fulan sudah mampu karena berbagi sebab. Namun jika tidak ada upgrade dalam SIKS maka si fulan akan tetap dianggap miskin sesuai keadaannya empat tahun yang lalu, padahal kenyataannya sudah kaya.

Soal input dan upgrade ini hanyalah sebagian kecil dari pekerjaan admin SIKS, yang lain masih banyak, dan biasanya berhubungan langsung dengan warga tidak mampu, terkadang ada juga yang pura-pura tidak mampu.

Berdasarkan pemetan masalah  di lapangan, setidaknya terdapat masalah di level SDM dan dukungan pemerintah desa. Salah satunya adalah belum adanya perhatian khusus dari desa terhadap admin SIKS. Biasanya yang terjadi adalah:

1. Admin SIKS dipegang oleh perangkat desa, yang secara tugas dan fungsi sudah mempunyai pekerjaan pokok, seperti modin, kamituo dll. Sehingga seringkali pekerjan yang terkait SIKS dinomorduakan, padahal ini berhubungan dengan nasib warga miskin. Ini bisa difahami, toh ini bukan pekerjaan pokok yang bersangkutan.

2. Admin SIKS adalah perangkat yang belum familiar terhadap dunia IT, atau bisa dikatakan gaptek. Sehingga dilimpahkan ke perangkat yang lain yang lebih muda, atau kalau tidak, SIKS nya jarang dibuka.

3. Belum adanya anggaran khusus bagi admin SIKS, mengingat tanggung jawabnya yang besar terhadap validitas data kemiskinan di tingkat desa, seharusnya desa juga memberikan dukungan secara penuh dan sistematis. Ironisnya, jangankan uang lelah, uang untuk beli paket data saja tidak ada. Padahal operasional SIKS bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja selama masih terkoneksi dengan internet.

Masalah ini tentu tidak terjadi di semua desa, akan tetapi mayoritas. Oleh karena itu sekarang lah saatnya untuk bersama-sama bergandeng tangan, bekerjasama dengan pihak desa membangun data yang valid ditingkat desa.

Ketiga masalah di atas hanyalah sebagian dinamika pendataan yang sifatnya sangat teknis, karena berhubungan langsung dengan sistem dan aplikasi.

Masalah lain yang seharusnya menjadi perhatian bersama adalah bagaimana melakukan pendataan warga miskin di tingkat desa, siapa yang melakukan, indikator apa yang digunakan, untuk melakukan pendataan anggarannya darimana?

Sehingga secara gagah, para kepala desa yang terhormat, pada masa awal-awal jabatannya bisa mengatakan: jumlah warga saya sekian, yang miskin sekian. Akhirnya bisa mengatakan, pada masa kepemimpinan saya, angka kemiskianan sudah turun sekian. Semuanya jelas, berbasis data.

Bukankah di setiap visi misi waktu pencalonan selalu ada misi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat? (*)

Artikel ini telah dibaca 5 kali

badge-check

Penulis

Baca Lainnya

Shiddiqiyah : Thoriqoh Yang Mu’tabar (otoritatif) ataukah yang “nrecel” (Keluar Jalur) ?

15 Juli 2022 - 07:58 WIB

Jepara, Investasi Agrobisnis dan Jihad Pertanian NU

30 Mei 2022 - 02:50 WIB

Santri dan Filologi Islam Nusantara

25 April 2022 - 03:21 WIB

Mengurai Kontroversi Zakat Fitrah dengan Uang

25 April 2022 - 03:14 WIB

Belajar Natas-Nitis-Netes dari Puasa

1 April 2022 - 08:35 WIB

Visi Kerahmatan Penunjuk Jalan Gerakan

26 Februari 2022 - 07:31 WIB

Trending di Opini
%d blogger menyukai ini: