NU JEPARA- Kabupaten Jepara bukan hanya dikenal sebagai kota ukir. Di balik setiap guratan kayu dan keindahan produk kerajinannya, ada semangat wirausaha yang hidup di tengah masyarakatnya. Namun, banyak pelaku UMKM yang belum naik kelas bukan karena kurang modal semata, melainkan karena kurangnya strategi pengembangan yang holistik.
Sudah saatnya Pemerintah Kabupaten Jepara mengambil langkah taktis dan kreatif untuk mengakselerasi kemajuan UMKM.
Dan menariknya, ormas kepemudaan bisa menjadi mitra strategis dalam misi ini..Dalam konteks ini, Bupati Jepara memiliki peluang besar untuk melahirkan kebijakan progresif berbasis kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku UMKM, dan ormas kepemudaan. Tidak sekadar program simbolik, tapi langkah nyata yang mendorong UMKM bergerak dari bertahan ke berkembang.
Berikut delapan strategi pengembangan UMKM yang bisa diadopsi sebagai kebijakan daerah.
Pertama, transformasi digital berbasis komunitas. Pemerintah daerah dapat menggandeng ormas kepemudaan untuk melatih UMKM dalam membuat katalog digital, mengelola akun media sosial bisnis, hingga bergabung ke platform e-commerce lokal. Setiap desa atau kecamatan bisa memiliki “Relawan Digital UMKM” dari kalangan pemuda yang siap mendampingi pelaku usaha secara periodik. Ini akan menjadi solusi konkret atas tantangan UMKM di era digital.
Kedua, inkubasi produk berbasis budaya lokal. Jepara kaya akan budaya dan kearifan lokal. Bupati dapat mencanangkan program inkubator kreatif yang mengajak pemuda, seniman lokal, dan pelaku UMKM untuk berinovasi menciptakan produk baru yang punya nilai pasar tinggi namun tetap berakar pada identitas Jepara. Misalnya, desain fashion berbasis motif ukiran atau kuliner yang dipadukan dengan narasi sejarah Jepara.
Ketiga, branding kawasan UMKM per kecamatan. Setiap kecamatan di Jepara bisa dibranding sebagai sentra produk tertentu: misalnya, Kecamatan Tahunan sebagai sentra furnitur, Kecamatan Nalumsari sebagai sentra olahan pangan, dan sebagainya. Ormas kepemudaan berperan sebagai tim promosi lokal yang memperkenalkan potensi ini ke wisatawan dan investor melalui media sosial, event, hingga pameran.
Keempat, pelatihan storytelling produk UMKM. Salah satu kelemahan UMKM adalah cara menjual produknya masih konvensional. Padahal, pasar kini lebih tertarik pada produk yang punya cerita. Pemerintah daerah bisa menggandeng komunitas kreatif dan jurnalis muda untuk melatih pelaku UMKM menarasikan produk mereka secara menarik. Narasi bisa mencakup kisah perjuangan, filosofi lokal, hingga proses pembuatan yang unik.
Kelima, program magang pemuda di UMKM. Sering kali, UMKM kekurangan tenaga kerja terampil. Sementara banyak pemuda lulusan SMA/SMK belum bekerja. Dengan fasilitasi dari pemerintah daerah, bisa dibentuk program magang lokal yang menghubungkan pemuda dengan UMKM. Ini sekaligus menjadi ruang transfer keterampilan dan inovasi lintas generasi.
Keenam, festival wirausaha muda Jepara. Bupati Jepara bisa menginisiasi festival tahunan yang menjadi etalase produk, ide bisnis, dan inovasi dari para pemuda dan UMKM. Tak hanya pameran, tapi juga talkshow, workshop, dan kompetisi wirausaha kreatif. Ajang ini dapat menjadi panggung lahirnya jejaring dan kolaborasi baru lintas sektor.
Ketujuh, laboratorium pemasaran lokal. Banyak UMKM kesulitan menentukan harga, membuat strategi promosi, atau melakukan riset pasar. Pemerintah daerah bisa membentuk tim pemasaran muda dari unsur ormas dan kampus untuk membantu riset dan menyusun strategi pemasaran lokal. Mereka bisa turun langsung ke pasar, melakukan survei, dan memberi masukan berbasis data kepada UMKM.
Kedelapan, pemanfaatan dana CSR dan BUMDes. Potensi dana dari CSR perusahaan di Jepara dan BUMDes masih bisa dioptimalkan. Bupati bisa menerbitkan kebijakan khusus yang mengarahkan dana CSR ke program pendampingan UMKM berbasis pemuda. Demikian pula, BUMDes dapat menjadi mitra distribusi dan logistik produk UMKM antar desa.
Peran ormas kepemudaan dalam strategi ini bukan sekadar pendamping teknis, melainkan agen perubahan yang menjembatani dunia digital dengan dunia UMKM tradisional. Kepemimpinan pemuda yang energik dan adaptif bisa menjadi kunci penting keberhasilan transformasi ekonomi lokal.
Sudah saatnya ormas kepemudaan di Jepara seperti Karang Taruna, GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Pramuka, dan lainnya, diberdayakan dalam kerangka kebijakan ekonomi kerakyatan. Pemerintah tinggal memfasilitasi regulasi dan koordinasi lintas sektor agar gerakan ini tidak sporadis, tetapi sistemik.
Bupati Jepara dapat mengawal kebijakan ini melalui Peraturan Bupati yang menjadi payung hukum sinergi lintas aktor. Dengan pendekatan partisipatif dan pelibatan pemuda secara aktif, UMKM Jepara bisa bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi yang tangguh dan membanggakan.
Dunia sedang berubah cepat. Jepara harus meresponsnya dengan langkah berani. Bukan hanya dengan mengucurkan dana, tetapi juga membangun ekosistem inovatif yang mengakar pada potensi lokal dan digerakkan oleh anak-anak muda yang cinta pada tanah kelahirannya.
Apakah ormas kepemudaan siap mengambil peran? Jika pemerintah daerah membuka ruang, memberi kepercayaan, dan mendukung dengan kebijakan strategis, maka jawabannya: sangat siap. Dan dari sinilah masa depan UMKM Jepara akan bersinar lebih cerah.
NOOR MUSHOFFA AFIFI, Bendahara PAC IPNU Nalumsari Jepara; Lulusan S1 Pemikiran Politik Islam IAIN Kudus; Pendamping Produk Halal Kemenag
